jasa iklan produk desa

Media Desa

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Point-Point Hasil Evaluasi Program P3MD-PID

By On August 12, 2017

P3MD Kemendesa
Sahabat Pendamping Desa yang hebat, berikut point-point hasil evalusi program P3MD-PID bersama Korprov seluruh indonesia :
  1. Untuk melakukan penguatan dan perbaikan implementasi UU Desa akan melakukan penguatan kepada DPMD Kab/Kota dan Kecamatan. Termasuk mengusulkan dukungan pendanaan kepada Kemenkeu, agar sosialisasi program dan pembinaan oleh struktural lebih intensif.
  2. Satgas Dana Desa akan berkolaborasi dengan KPK, Kepolisian, Kejaksaan dll agar mencegah dan menindak korupsi Dana Desa. 
  3. Satgas Dana Desa tidak akan membentuk struktur hingga ke daerah. Tetapi akan memperkuat Inspektorat di daerah. Dan dilakukan pengawasan berlapis.
  4. Pendamping desa diminta untuk menyampaikan bahwa DD ini miliki masyarakat. Sehingga mereka harus berani melaporkan indikasi penyelewengan DD kepada BPD hingga kepada Satgas Dana Desa. Sehingga dapat dilakukan upaya penangganan segera. Serta menguatkan peran BPD dalam pengawasan.
  5. Parapihak di daerah dan pendamping desa diminta untuk mengintensifkan sosialisasi implementasi UU Desa.
  6. Kewenangan pendamping desa tidak akan ditambah hingga specimen pada rekening, audit DD dll. Karena hal tersebut bertolak belakang dengan semangat pendampingan.
  7. Diminta TAPP (Tenaga Ahli Program Provinsi) dan TAPM Kabupaten mengawasi keaktifan PDP,  PDTI dan PLD dilapangan.
  8. Kemendesa akan mengusulkan penganggaran peningkatan kapasitas PLD.
  9. SiPeDe (Sistem Pelaporan Dana Desa) akan secepatnya diberlakukan. Dalam hal ini PLD akan menjadi petugas entri data APBDesa, Kegiatan yang didanai oleh DD, Foto legiatan DD, permasalahan, progres penggunaan DD. 
  10. Menteri Desa akan menyurati Pemda agar bersama-sama dengan pendamping desa dalam melaksanakan pendampingan desa.
  11. TA PSD, TA TTG dan TA PED akan dilakukan pelatihan terkait Program Inovasi Desa (PID). Waktu pada akhir agustus ini. Mulai minggu ini TA PID Provinsi segera menyiapkan modul pelatihan.
  12. SPP UPK - BKAD akan diarahkan menjadi unit usaha BUM Desa Bersama. Konsepnya segera didiskusikan agar mendapat input masukannya.
  13. Koata kekurangan sudah final, dan kemendesa akan berupaya mengisi kekurangam pada bulan rekrutmen september dan penempatan oktober.
  14. Mendorong pemerintah daerah agar desa menggunakan *siskeudes* penatausahaan keuangan desa.
  15. Pendamping desa diminta aktif di WA Grup dan Medsos. Agar selalu mengupdate kegiatan pendampingan. Ini jadi bukti nyata kita bekerja dan sebagai penangkal bagi isu-isu yang menyudutkan pendamping dan Kemendesa PDTT.

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »

1 comments: