Mengawal Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Dukungan Penuh dengan Catatan Kritis (Refleksi untuk Kabupaten Luwu)
On May 19, 2026
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjadi salah satu inisiatif paling ambisius dan penuh harapan bagi masa depan generasi bangsa. Visi di balik program ini sangat mulia: memberantas stunting, meningkatkan gizi anak-anak sekolah, dan pada akhirnya, mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang unggul menuju Indonesia Emas. Sebagai sebuah kebijakan afirmatif di bidang kesehatan dan pendidikan, program ini sudah sepatutnya mendapatkan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat.
Namun, dukungan yang sehat bukanlah dukungan yang buta. Agar program triliunan rupiah ini tidak berakhir menjadi proyek sesaat yang menyisakan masalah administratif dan ekonomi di daerah, kita wajib memberikan pengawasan dan kritik konstruktif. Terutama jika kita melihat implementasinya di daerah kaya potensi seperti Kabupaten Luwu. Di lapangan, masih ditemukan potensi celah implementasi yang perlu segera dievaluasi, mulai dari ketidaksesuaian prosedural, ketidakjelasan status aset bangunan, hingga terpinggirkannya potensi pangan lokal.
1. Evaluasi Prosedural: Niat Baik Harus Dibarengi Tata Kelola yang Baik
Dalam beberapa uji coba dan rencana implementasi di berbagai daerah, antusiasme yang tinggi terkadang mengalahkan kepatuhan pada Standar Operasional Prosedur (SOP). Praktik MBG tidak boleh berjalan di luar jalur prosedural yang semestinya. Beberapa hal yang harus diawasi ketat meliputi:
- Standar Gizi dan Kebersihan: Pengawasan terhadap kualitas gizi dan sanitasi dapur tidak boleh kendur dan harus seragam di setiap titik distribusi.
- Transparansi Anggaran: Pengadaan barang dan jasa untuk kebutuhan MBG harus dilakukan secara terbuka untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di tingkat daerah.
- Pendataan Penerima yang Akurat: Distribusi yang tumpang tindih atau tidak tepat sasaran menunjukkan kelemahan pendataan. Pemerintah desa harus dilibatkan penuh agar data anak sekolah yang menerima manfaat benar-benar valid.
2. Status Bangunan Dapur Umum: Wajib Menjadi Aset Daerah
Untuk menyokong program MBG, pemerintah membangun berbagai fasilitas fisik, seperti Dapur Umum Terpusat (Central Kitchen) atau sentra gizi. Sayangnya, kerap muncul perdebatan atau ketidakjelasan mengenai status kepemilikan dan pengelolaan bangunan-bangunan ini.
Fasilitas fisik yang dibangun dengan anggaran negara di wilayah kabupaten—seperti di wilayah Luwu—harus dihibahkan dan dicatatkan secara resmi sebagai Aset Daerah (milik Pemkab). Mengapa ini krusial?
- Kepastian Perawatan (Maintenance): Jika bangunan berstatus aset daerah, Pemerintah Daerah memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) demi perawatan, renovasi, dan operasional gedung ke depannya.
- Mencegah Gedung Mangkrak: Tanpa kejelasan status aset, fasilitas ini rawan terbengkalai jika program mengalami penyesuaian di masa depan. Pemda tentu tidak berani menyentuh atau merevitalisasi bangunan yang tidak tercatat sebagai miliknya.
- Pemanfaatan Jangka Panjang: Sebagai aset daerah, bangunan ini nantinya bisa dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya ketika kapasitasnya sedang tidak digunakan secara penuh.
3. Kemandirian Ekonomi: Jangan Sampai Luwu Hanya Menjadi Penonton
Kritik terbesar yang harus segera diantisipasi adalah terkait rantai pasok bahan baku MBG. Program sebesar ini adalah stimulus ekonomi yang luar biasa. Mari kita ambil contoh Kabupaten Luwu yang memiliki cakupan wilayah luas dengan 22 Kecamatan dan 207 Desa.
Daerah ini memiliki potensi produksi agrikultur dan peternakan yang sangat melimpah, khususnya beras, telur, daging ayam, dan sayuran. Sangat ironis dan tidak masuk akal jika bahan pokok untuk program MBG di Luwu justru disuplai oleh korporasi besar dari luar daerah, apalagi jika menggunakan bahan impor.
Program MBG di Kabupaten Luwu harus dirancang dengan pendekatan ekonomi sirkular:
- Menyerap Hasil Panen Warga di 207 Desa: Kebutuhan beras, sayuran segar, telur, dan daging ayam harus dibeli langsung dari petani dan peternak lokal di Luwu. Ini akan memberikan kepastian pasar yang masif dan menaikkan taraf hidup warga di 22 kecamatan.
- Menjaga Kesegaran Nutrisi: Membeli bahan pangan dari wilayah setempat berarti memangkas jalur distribusi. Sayur dan protein yang disajikan kepada anak-anak Luwu akan jauh lebih segar dan berkualitas tinggi dibandingkan bahan yang dikirim dari luar kota.
- Membangun Ekosistem Koperasi Desa: Pemerintah Kabupaten dan Desa di Luwu dapat mendorong warganya untuk membentuk atau menghidupkan kembali Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi pangan. Lembaga inilah yang nantinya menjadi penyuplai resmi kebutuhan dapur MBG, memastikan standar kualitas dan kuantitas hasil panen warga terpenuhi.
Kesimpulan
Program Makan Bergizi Gratis terlalu berharga untuk dibiarkan berjalan tanpa arah yang presisi. Kita mendukung penuh visi besar pencerdasan anak bangsa ini. Namun, pelaksanaannya di daerah, khususnya di Kabupaten Luwu, harus benar-benar memberdayakan potensi lokal.
Menertibkan prosedur, memperjelas status bangunan dapur sentral sebagai aset daerah, dan mewajibkan penyerapan hasil panen dari 207 desa di Luwu bukanlah upaya untuk menjegal program. Justru, ini adalah langkah krusial untuk memastikan bahwa MBG tidak hanya mengenyangkan perut anak-anak sekolah, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi petani dan peternak lokal, serta meninggalkan warisan tata kelola aset yang baik bagi daerah.
Penulis : Saripuddin S Mande, S.Kom., MM.