jasa iklan produk desa

Media Desa

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Gerakan Literasi Desa Untuk Kemandirian Desa

By On July 04, 2017

Said Rasyid, ST. Tenaga Ahli PSD P3MD Kab. Luwu
Karebadesa.id - Belopa, Kabupaten Luwu, Muh. Said Rasyid, ST. Yang akrab disapa Saras, salah satu tenaga ahli P3MD Luwu bidang Pelayanan Sosial Dasar Menyerukan pentingnya menyuarakan gerakan literasi desa. Menurutnya, sejak lahirnya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, maka dalam keadaan yang sama Desa telah diberikan porsi yang lebih untuk mengurus dan mengatur pola pelayanan dan pengelolaan Sumber daya yang dimiliki. Dengan kata lain, saat ini desa telah otonom. Dengan adanya program dana desa yang diprogramkan pemerintah pusat, tentu harus ditunjang dengan SDM yang memadai di setiap desa untuk mengelolah dana tersebut.

Sumber Daya Manusia (SDM) di desa harus menyiapkan diri, mengetahui setiap regulasi yang berkaitan dengan desa agar desa tersebut dapat mandiri tidak ketergantungan ke pihak lain dalam pengelolaan dana.

Setiap anggaran negara yang digelontorkan pemerintah selalu dibarengi aturan sebagai pedoman dalam pengelolan dana desa. Untuk mencapai hal tersebut perlu adanya gerakan yang mencerdaskan masyarakat desa. 

Salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas masyarakat pedesaan yakni gerakan literasi desa. Gerakan literasi (membaca dan menulis) merupakan salah satu aktifitas penting dalam hidup. Sebagian besar proses pendidikan bergantung pada kemampuan dan kesadaran literasi.

Budaya literasi yang tertanam dalam setiap orang akan mempengaruhi tingkat keberhasilan baik di dunia pendidikan maupun dalam kehidupan bermasyarakat.
Selama ini gerakan literasi hanya dilakukan di sekolah- sekolah padahal literasi juga sangat penting diterapkan di daerah pedesaan.

"Defenisi otonom adalah kemandirian sebuah lembaga atau kelompok untuk mengatur dan mengurus anggotanya dalam mencapai tujuan tertentu," kata Saras.

Jika defenisi tersebut di-break down, dalam kondisi umum desa saat ini, maka yang hadir dalam alam pemikiran kita adalah Desa telah cerdas dan memiliki perangkat yang mapan secara intelektual dalam merespon dan mengimplementasikan pasal demi pasal dalam UU Desa No. 6 Tahun 2014. Namun keadaan berbicara lain, undang – undang Desa sulit dilaksanakan.

Proses perencanaan desa amburadul, proses pelaksanaan kacau dan administrasi pelaporan tidak jelas. Ini membuktikan bahwa Negara membuat regulasi kepada komunitas yang tidak siap. 

Ujung–ujungnya Negara harus menyiapkan Tenaga Profesional Pendamping Desa yang diamanahkan melakukan pendampingan Full Time kepada Desa.

Mereka dituntut menghadirkan solusi strategis atas masalah yang dihadapi Desa dampingannya. Namun sampai saat ini ukuran keberhasilan pendampingan desa belum maksimal. Bahkan belum ada satu lembaga advokasi atau lembaga survey yang melakukan kajian khusus tentang tingkat keberhasilan Pendampingan Desa.

Keadaan ini masih terus berlanjut sampai sekarang, dimana Tenaga Profesional Pendamping Desa telah disiapkan oleh Negara, namun hasilnya masih belum maksimal.

Bahkan, hasil pemeriksaan yang dilakukan mulai dari Bawasda Kabupaten Luwu, BPKP dan BPK serta lembagai lainnya masih menemukan hampir seluruh desa dikategorikan bermasalah.

Permasalahan yang muncul setelah dikaji secara keseluruhan berangkat dari ketidak berdayaan Pemerintah Desa dalam mengimplementasikan keinginan UU No. 6 tahun 2014 yang didukung oleh puluhan Permendagri, PMK dan Permendes yang setiap saat mengalami perubahan – perubahan. 

Satu kata kunci disini yakni; SDM pemerintah Desa belum sepenuhnya siap melaksanakan UU Desa No. 6 Tahun 2014.

Secara khusus kata Said Rasyid Tim Tenaga Ahli Pelayanan Sosial Dasar (PSD) Kabupaten Luwu menilai bahwa kurangnya respon positif Pemerintah Desa Terhadap Otonomisasi Desa diakibatkan oleh minimnya SDM Pemerintah dan Masyarakat Desa.

Oleh karena itu, demi mengatasi hal tersebut maka penting kiranya kita harus melakukan rencana strategis secara sistematis, terukur dan terorganisir untuk meningkatkan kualitas dan SDM pemerintah Desa. Tentunya dengan prinsip keberdayaan dan kemandirian sesuai dengan UU Desa No. 6 Tahun 2014.

Gerakan LITERASI DESA adalah salah satu instrumen sederhana, murah dan mencerminkan kerja keras pemerintah Desa dalam meningkatkan dan mengembangkan potensi yang mereka miliki. Gerakan ini diharapkan mampu membangunkan ketidak berdayaan Desa selama ini.

"Paling kurang 30 menit Sebelum memulai aktifitas di kantor, semua perangkat desa diwajibkan membaca apa saja terutama aturan yang berkaitan dengan desa, " Ujarnya.

Dia menambahkan Gerakan Literasi Desa merupakan wujud dan tindak Lanjut yang diperluas dari Kebijakan Nasional Yakni. Gerakan Literasi Nasional diprakarsai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Sumber : spotdesa.com

Next
« Prev Post
Previous
Next Post »